INFORMASI PEMAHAN

Dana Perguliran SPP / UEP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang selanjutnya disebut DAPM adalah dana program yang bersifat bansos/dana hibah dengan pemilik masyarakat di kecamatan setempat, bukan lagi dana milik pemerintah. PNPM MPd berakhir pada 31 Desember 2014, dan ditindaklanjuti dengan proses pengakhiran program yang difasilitasi oleh fasilitator/konsultan dari 1 Juli hingga 31 Oktober 2015. Dalam panduan pengakhiran tersebut disebutkan bahwa PTO PNPM sudah tidak berlaku dengan berkhirnya program. Untk itu dilakukan MAD Pengakhiran dengan agenda menyepakati AD/ART dan SOP-SOP sebagai regulasi lokal di masing-masing Kecamatan yang mengatur pengelolaan dana tersebut. Namun realitasnya, nampaknya pengakhiran berjalan tidak maksimal seperti yang diharapkan. Pada tahun kedua paska pengakhiran, program bahkan masih ada Kecamatan yang tidak memiliki regulasi lokal -berupa AD/ART dan SOP - yang mengatur pengelolaan dana warisan program PNPM Mpd tersebut. Bahkan ada bebera

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan/atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang di kelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Penggunaan istilah DAPM adalah untuk membedakan dana bergulir PNPM/PPK yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dengan dana bergulir yang dikelola oleh pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan dana bergulir yang disalurkan dan dikelola lewat program-program lainnya. Pri nsip DAPM Pengelolaan DAPM ini menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut: - Bertumpu pada pembangunan manusia - oton omi - Berorientasi pada masyarakat miskin - partisipasi - kesetaraan dan keadilan gender - Demokratis - Transparan dan akuntabel - Prioritas - Kolaborasi - Keberlanjutan - Sederhana Keberhasilan DAPM selama ini adalah karena keberadaannya yang